Home Nusantara Tidore Kepulauan Raih 7 Kali WTP, Ini Penjelasan Wali Kota Ali Ibrahim

Tidore Kepulauan Raih 7 Kali WTP, Ini Penjelasan Wali Kota Ali Ibrahim

Penghargaan WTP

SHARE
Tidore Kepulauan Raih 7 Kali WTP, Ini Penjelasan Wali Kota Ali Ibrahim

Caption Gambar: Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim (kanan) saat menerima WTP dari Kemendagri. (Foto dok Ali Ibrahim)

JAKARTATODAY.CO.ID, JAKARTA - Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara dan tiga Politeknik STIA LAN Bandung, Jakarta dan Makassar menggelar webinar kolaborasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), Senin (20/9/2021).

Webinar tersebut mengusung tema “Menyingkap Angan Good Governance, Praktik Pembelajaran dari Korporasi dan Pemerintah dengan Pendekatan 7s McKinsey".

Dalam webinar itu, Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim jadi satu-satunya kepala daerah yang menjadi pembicara di acara itu.

Ali Ibrahim yang juga mahasiswa S3 FIA UI mendapat kesempatan membahas Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintahan atau Good Public Governance dengan Pendekatan Konsep 7s McKinsey di Kota Tidore Kepulauan.

Dalam pemaparannya Ali Ibrahim mengatakan bahwa berbagai pendekatan dan kebijakan pemerintah saat ini sudah terlihat mengarah pada konsep korporasi dengan pendekatan 7s McKinsey.

Lanjutnya, good governance yang diarahkan pada praktkk pemerintahan menuju konsep korporasi bukan tidak mustahil akan terwujud sejalan dengan makin baiknya reformasi birokrasi.

Ali Ibrahim yang juga ketua Apeksi Komwil VI memaparkan, dalam memimpin daerah selama 2 periode ini, tidak mudah menerapkan prinsip good governance. Tetapi beberapa konsep 7s McKinsey telah dilaksanakan di daerah, seperti bagaimana membangun sistem, staf dan style.

“Soal sistem misalnya, pemda telah mendorong SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam pengelolaan admnistrasi pemerintah daerah,” kata Ali Ibrahim dalam siaran persnya.

Ali menambahkan bahwa sebelum diluncurkan SIPD dari Kemendagri, pihaknya telah mengintegrasikan sistem perencanaan dan keuangan dalam aplikasi keuangan daerah.

Pada sistem tersebut, lanjutnya, dibuat konsep lock system dengan pola pengendalian anggaran yang sangat ketat. Sistem pencairan keuangan secara otomatis terkunci bila anggaran yang sudah dicairkan belum tertanggung jawab.

“Selain itu pada pengelolaan barang jasa, kami juga sudah menerapkan e-procurement secara transparan guna menghindari intervensi dan kebocoran anggaran,” jelasnya.

Selain sistem, ada konsep style yang menurutnya adalah bahwa pemerintahan yang melayani dan itu sudah menjadi brand di pemerintahannya.

“Meski tanpa uang, tanpa honor, PNS kami telah terbiasa dengan budaya melayani dan budaya menciptakan prestasi, tidak heran kalau kami sudah 7 kali WTP berturut-turut,” jelasnya.

Ali Ibrahim juga menyoroti unsur staf dalam konsep 7s McKinsey bahwa pengembangan kompetensi aparatur terus didorong melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain itu dirinya dan wakil wali kota terus meningkatkan kinerja dan motivasi aparatur dengan pemberian tambahan penghasilan PNS pada 2021 dialokasikan sebesar Rp60 miliar.

Selain itu, dalam pengambilan keputusan, pemerintah daerah juga wajib meminta masukan dan pendapat dari sejumlah staf aparatur yang menjadi garda depan dalam birokrasi yang melayani.

Ali Ibrahim juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak semestinya hanya bersifat komando dan asal perintah, tetapi pikiran dan gagasan cemerlang dari bawah itulah yang menjadi kontribusi paling besar dan berharga dalam pengambilan kebijakan daerah.

“Hal ini dilakukan harus melalui proses bottom up, keterlibatan dari seluruh komponen masyarakat dalam membangun Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya.

 

(Jakartatoday.co.id)